Selama beberapa dekade, perjanjian internasional telah menjadi cara utama untuk mengendalikan penyebaran dan pengurangan senjata nuklir. Namun dengan berakhirnya perjanjian-perjanjian penting seperti New START dan rusaknya kepercayaan antara negara-negara besar, perjanjian-perjanjian tersebut secara efektif sudah tidak berlaku lagi. Kini, sebuah usulan mengejutkan mulai mendapat perhatian: mengandalkan kecerdasan buatan dan teknologi satelit untuk memantau persenjataan nuklir dibandingkan inspeksi tradisional di lokasi.
Pergeseran ini terjadi ketika Rusia dan Amerika Serikat dengan cepat membangun kembali cadangan nuklir mereka, sementara Tiongkok memperluas kemampuannya sendiri. Sementara itu, negara-negara seperti Korea Selatan menjajaki kemungkinan mengembangkan senjata nuklir, sehingga semakin mengganggu stabilitas global. Dalam kondisi ini, pertanyaannya bukan apakah pengendalian senjata akan gagal—hal ini memang sudah terjadi—tetapi bagaimana cara menghindari keruntuhan total.
Bangkitnya “Sarana Teknis Koperasi”
Para peneliti di Federasi Ilmuwan Amerika mengusulkan sebuah sistem yang mereka sebut “sarana teknis kooperatif.” Hal ini melibatkan penggunaan infrastruktur satelit yang ada untuk memantau fasilitas nuklir dari jarak jauh, dengan sistem AI yang memproses data untuk mendeteksi perubahan atau pergerakan sistem senjata.
Matt Korda, direktur asosiasi di FAS, menjelaskan bahwa AI unggul dalam pengenalan pola. “Jika Anda memiliki kumpulan data yang cukup besar, Anda dapat melatih model untuk mengidentifikasi perubahan kecil di lokasi tertentu dan bahkan mengenali sistem senjata individual.” Kuncinya adalah AI tidak akan menggantikan pengawasan manusia, melainkan menyaring dan memprioritaskan informasi untuk ditinjau.
Mengapa Ini Penting Sekarang
Hilangnya perjanjian seperti New START bukan hanya kegagalan prosedural; ini mewakili terurainya kerja diplomatik selama beberapa dekade. Selama Perang Dingin, inspeksi di lokasi menumbuhkan kepercayaan dan memfasilitasi pengurangan jumlah senjata nuklir dari lebih dari 60.000 menjadi hanya di atas 12.000. Saat ini, kepercayaan tersebut hilang, digantikan oleh kecurigaan dan perlombaan senjata yang semakin cepat.
Proposal baru ini bukan tentang perlucutan senjata; ini tentang pengendalian kerusakan. Tujuannya adalah untuk mencegah penyebaran ratusan senjata tambahan dengan memberikan tingkat verifikasi minimal. Namun, sistemnya bergantung pada kerja sama. Negara-negara nuklir perlu setuju untuk berpartisipasi dan berbagi data, sebuah proposisi yang tampaknya tidak mungkin terjadi mengingat ketegangan geopolitik saat ini.
Tantangan: Data, Kepercayaan, dan Keandalan AI
Penerapan sistem ini menghadapi beberapa kendala. Pertama, AI memerlukan kumpulan data yang besar dan berkualitas tinggi untuk pelatihan. Data mengenai senjata nuklir sangat langka, sehingga memaksa para analis untuk membuat kumpulan data yang dibuat khusus untuk fasilitas masing-masing negara. Kedua, keberhasilan pendekatan ini bergantung pada verifikasi timbal balik; negara-negara perlu menyepakati prosedur transparan untuk penerbangan satelit dan pembagian data.
Mungkin tantangan yang paling signifikan adalah keandalan AI itu sendiri. Para ahli seperti Sara Al-Sayed dari Persatuan Ilmuwan Peduli menunjukkan ketidakpastian yang melekat pada sistem ini. AI bisa gagal, memiliki kelemahan keamanan, dan beroperasi dengan cara yang bahkan pembuatnya tidak sepenuhnya memahaminya. Hal ini menjadikannya landasan yang patut dipertanyakan bagi rezim pengendalian senjata nuklir.
“Mengapa Anda ingin mengandalkan sistem verifikasi berbasis AI? Jika Anda yakin bahwa otomatisasi diperlukan, maka Anda berada dalam paradigma di mana Anda merasa perlu menangkap setiap contoh kecurangan yang dilakukan musuh Anda.” – Sara Al-Sayed, Persatuan Ilmuwan Peduli
Intinya
Proposal untuk menggunakan AI dan teknologi satelit untuk pemantauan nuklir adalah solusi yang tidak sempurna namun pragmatis. Perjanjian ini mengakui kegagalan pengendalian senjata tradisional ketika berupaya mencegah eskalasi lebih lanjut. Namun keberhasilan pendekatan ini bergantung pada kerja sama dan asumsi bahwa verifikasi yang tidak sempurna lebih baik daripada tidak sama sekali. Mengingat kondisi hubungan internasional saat ini, masih banyak hambatan yang menghadang.
