Departemen Pertahanan AS tiba-tiba menghentikan negosiasi dengan perusahaan kecerdasan buatan Anthropic pada Jumat malam, setelah pembicaraan gagal mengenai permintaan Pentagon untuk akses tidak terbatas ke sistem AI perusahaan tersebut. Kesepakatan yang gagal, yang bernilai sekitar $200 juta, menggarisbawahi meningkatnya ketegangan antara lembaga pemerintah yang mencari teknologi mutakhir dan pengembang AI yang khawatir akan membahayakan privasi pengguna atau memungkinkan aplikasi pengawasan yang kontroversial.
Kebuntuan
Emil Michael, kepala bagian teknologi Departemen Pertahanan, dilaporkan mendorong agar bahasa yang mengizinkan “pengawasan yang sah terhadap orang Amerika” sebagai syarat kontrak. Anthropic menolak, menolak mengizinkan teknologinya digunakan untuk pemantauan domestik. Menurut sumber yang mengetahui perundingan tersebut, ketidaksepakatan terjadi karena beberapa kata kunci dalam rancangan akhir.
Negosiasi Paralel dengan OpenAI
Saat secara terbuka mencapai kesepakatan dengan Anthropic, Michael secara bersamaan terlibat dalam diskusi dengan OpenAI, pengembang AI pesaing. Kerangka kerja dengan OpenAI sudah ada, memberikan opsi alternatif kepada Departemen Pertahanan ketika Anthropic menolak untuk menyerah. Hal ini menunjukkan bahwa Pentagon siap untuk meninggalkan Anthropic selama ini.
Dampaknya
Pada 17:14. Pada hari Jumat, Menteri Pertahanan Pete Hegseth secara terbuka menyebut Anthropic sebagai “risiko keamanan” dan memutuskan semua kontrak pemerintah. Langkah ini diumumkan di media sosial dengan pernyataan, “Pejuang Amerika tidak akan pernah tersandera oleh keinginan ideologis Big Tech.” Sikap agresif ini menyoroti kesediaan pemerintah untuk memprioritaskan pengendalian operasional dibandingkan pertimbangan etis.
Implikasi yang Lebih Luas
Kebuntuan ini menggarisbawahi dilema yang sangat penting: pemerintah pasti akan berusaha memanfaatkan kekuatan AI untuk tujuan keamanan nasional, sementara banyak perusahaan AI akan menolak jika hal ini berarti mengorbankan prinsip-prinsip inti privasi pengguna. Kasus ini menunjukkan bahwa ketika ada tekanan, Departemen Pertahanan akan memprioritaskan aksesnya terhadap teknologi, bahkan jika hal itu berarti memutus kemitraan dengan perusahaan yang tidak mau bekerja sama sepenuhnya. Insiden ini kemungkinan akan menjadi preseden bagi negosiasi di masa depan antara Pentagon dan pengembang AI, yang memaksa mereka untuk menyelaraskan diri dengan tuntutan pemerintah atau berisiko dikecualikan dari kontrak pertahanan yang menguntungkan.
